UU BHP dalam Perspektif Komunikasi Organisasi 7 Februari, 2009
Posted by rumakom in perspektif teoritik.Tags: Badan Hukum Pendidikan
add a comment
Perjalanan menuju pengesahan UU tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) seolah sepanjang polemik yang menyertai perencangan ketentuan yang lahir dari amanat UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ini. Bahkan inovasi bernama BHP, ketika diumumkan resmi menjadi Undang-undang (meski belum bernomor tapi tetap sah setelah disahkan sebulan sejak rapat paripurna) ini juga menuai aksi demonstrasi para mahasiswa.
Dalam pandangan pemerintah dan DPR, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan adalah upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat atau peserta didik dari perilaku penyelenggara lembaga pendidikan yang mengutamakan bisnis semata. Akan tetapi, para penolaknya mengkritisi beberapa muatan dalam UU BHP yang dinilai mengurangi peran pemerintah dalam pendidikan dan membuka peluang terjadinya swastanisasi pendidikan dengan kedok manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi.
Perspektif Organisasional: Ancangan Masalah
Sejak lama persoalan manajemen pendidikan nasional menjadi perdebatan. Banyaknya masalah pendidikan yang muncul ke permukaan merupakan gambaran praktek pendidikan di Indonesia. Jika di masa lalu muncul pomeo ganti menteri ganti kurikulum, kini perubahan status menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang menjadi soal. Persoalan sosialiasi inovasi di lingkungan pendidikan seberanya merupakan ruh dari pendidikan itu. Akan tetapi tidak semua inovasi bisa diterima atau mengalami proses seperti yang diharapkan.
Dari perkembangan opini yang berlangsung dapat dilihat bahwa persoalan ini menjadi perhatian di kalangan kelompok mahasiswa dan pekerja LSM serta pemilik organisasi yayasan, selain juga pemerintah dan DPR yang merupakan pembuat undang-undang. Dari situasi ini, isu Nuansa Swastanisasi Pendidikan dapat dilihat dari dua perspektif yang saling berkaitan, pertama grup/kelompok (mahasiswa/LSM) dan kedua organisasi (Depdiknas dengan yayasan pengelola pendidikan).
Dalam model input-process-output, kelompok dipandang sebagai sistem sibernetik, di mana informasi dan pengaruh yang muncul dalam kelompok atau disebut masukan (input). Lalu kelompok mengolah informasi ini (process). Dan hasilnya beredar kembali untuk mempengaruhi yang lain, dan kemudian kembali menjadi informasi baru (keluaran/output) (Littlejohn, 2008 : 231).
Pemasaran ala Pemerintah? 19 Nopember, 2008
Posted by mth in perspektif teoritik, public relations.Tags: komunikasi publik pemerintah
1 comment so far
Lembaga-lembaga publik, khususnya pemerintah memiliki beragam cara dan metode untuk mengomunikasikan program dan citra lembaganya kepada publik dan masyarakat luas. Saat ini banyak strategi dan program komunikasi disusun sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang diarahkan untuk mengedukasi publik. Beberapa produk telah bisa dilihat oleh publik dan masyarakat luas dalam bentuk iklan, advetorial, features, dan kegiatan komunikasi langsung. Mungkin bagi sebagian pihak hal inilah yang dimaknai sebagai bagian dari pemasaran ala pemerintah (government marketing).
Terlepas dari definisi dan kegiatan lainnya. Kegiatan dalam pemasaran ala pemerintah tentu tak bisa mengabaikan komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan istilah lain dari kampanye publik yang menggunakan media, pesan, mengorganisasikan akitivitas komunikasi demi tercapainya tujuan individu atau kelompok tertentu dalam satuan waktu tertentu (Liliweri, 2008).
Rancangan aktivitas tersebut bertujuan mempengaruhi perubahan persepsi dan sikap individu, kelompok, atau masyarakat. Untuk memaksimal peluang mencapai sukses komunikasi publik maka para perancang mengkoordinasikan pemanfaatan media dengan komunikasi antarpersonal, atau memanfaatkan saluran komunikasi yang berbasis pada komunitas.
Ciri spesifik komunikasi publik adalah perhatian penting pada konteks public affairs. Artinya, setiap rencana dan aktivitas dalam komunikasi publik harus dapat didayagunakan untuk memecahkan masalah sosial – kemasyarakatan, yang sebagian besar kebijakannya dipegang oleh pemerintah, maupun sektor swasta. Secara sederhana, komunikasi publik merupakan ancangan sebuah sistem komunikasi sosial yang bisa didayagunakan untuk memecahkan kompleksitas masalah sosial akibat perkembangan sistem informasi. (lagi…)
Foto Jurnalistik 13 Nopember, 2008
Posted by rumakom in jurnalistik.Tags: fotografi, prinsip foto jurnalistik, sejarah
1 comment so far
Sebagai media komunikasi, foto jurnalistik masih tergolong muda usia.Media komunikasi yang mulai mengusung foto sebagai sajian utamanya adalah majalah Life sekitar tahun 30-an. Life dianggap sebagai media perintis kemajuan fotojurnalistik lewat lembaran halaman majalah yang sarat dengan foto-foto berkualitas. Media ini kemudian melahirkan fotografer dunia seperti Robert Capa.
Di Indonesia, pertumbuhan jurnalisme foto beriringan dengan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Rekaman gambar proklamasi kemerdekaan RI atau sekuen penyobekan bendera Belanda menjadi sang saka merah putih adalah imaji-imaji yang telah menjadi ikon-ikon dalam sejarah Indonesia.
Gambar-gambar bersejarah tersebut bukan cuma hasil kegigihan sebuah sikap atau keberuntungan belaka, tapi juga dimungkinkan berkat kemunculan suatu formasi profesional yang dilandasi ketrampilan khusus, kecekatan, wawasan, keberanian dan komitmen yang mendalam.
Alex Mendur beserta rekan-rekannya di IPPHOS dan Abdoel Wahab, sang perekam peristiwa penyobekan bendera adalah pewarta visual Indonesia pertama yang digembleng pendidikan kejuruan formal belanda dan Jepang, diasah oleh semangat kemerdekaan dan dibentuk dalam medan pertempuran. (lagi…)
Tentang Saluran Komunikasi Formal 30 Mei, 2008
Posted by mth in perspektif teoritik.add a comment
Dalam suatu organisasi, saluran formal “berwujud jalur komunikasi resmi seperti yang tertampung pada peta organisasi dan disebutkan dalam deskripsi jabatan” (Redding dan Sanborn, 1964 : 60). Pad a tingkat masyarakat luas, salman formal pada dasarnya disamakan dengan media massa apakah komunikasi itu terjadi melalui kontak pribadi, alat elektronik atau cetak. Tetapi, apakah saluran itu sendiri dianggap punya otoritas atau tidak.
Ciri saluran komunikasi formal yang khas, sebagaimana dikatakan oleh Shibutani (1966), adalah bahwa saluran itu berfungsi sebagai standar bagi semua laporan yang datang dari semua sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. Ciri kedua adalah (lagi…)
Jaringan Komunikasi: Konsepsi 30 Mei, 2008
Posted by mth in perspektif teoritik, riset.Tags: jaringan komunikasi
1 comment so far
Istilah jaringan komunikasi menyatakan suatu sistem yang menyalurkan informasi di an tara anggota sebuah kelompok. Jaringan komunikasi dapat dipandang sebagai satu dari dua jenis utama, informal atau formal. Jaringan informal sering kali disebut sebagai jaringan komunikasi sesaat.
Jaringan-jaringan ini terjadi dalam komunikasi antarpribadi di mana tak seorang pun secara sadar menentukan atau menggunakan titik kontak tertentu. Namun, jaringan-jaringan itu muncul ketika para peserta secara bebas berinteraksi dengan setiap orang, dalam tingkat frekuensi (lagi…)
