jump to navigation

Menanti Era Baru Politik Santun 12 Desember, 2013

Posted by rumakom in perspektif praktis, sejarah.
add a comment

Pencitraan politik, kini memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pentas politik di tanah air. Citra politik seseorang dapat diciptakan, dibangun dan diperkuat melalui proses kognitif dan afektif.  Semua kegiatannya tentu saja tak berlepas dari media massa.

Salah satu bentuk pencitraan yang dilakukan oleh para elit politik adalah “Politik Santun”. Pendekatan itu sangat besar pengaruhnya  di tengaj budaya Indonesia yang mengunggulkan cita rasa tinggi (high-context culture). Sebenarnya, politik santun telah lama menjadi bagian dinamika kehidupan perpolitikan di tanah air.

Socrates menyebutkan bahwa politik adalah kesantunan. Politik adalah martabat dan harga diri sehingga dalam berpolitik seseorang harus memiliki keutamaan moral. Prakteknya, politik adalah ilmu dan seni yang berorientasi pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, manakala kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat terabaikan maka sesungguhnya hal ini telah menodai politik itu sendiri.

Politik santun dan kesantunan berpolitik bukanlah sekedar wacana. Hal itu bisa diwujudkan dengan modalsebuah dorongan dan tekad bulat mempraktekkan politik yang bermoral dan santun dalam bingkai kesungguhan hati, kejernihan berpikir serta keberanian untuk memulai.

Kemunculannya menjadi pemicu keterpesonaan publik ketika pasca reformasi yang telah melahirkan dan mengakomodasi kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat membuat suasana cenderung anarkis. Apalagi kian hari ada kecenderungan bahwa  kedewasaan berpolitik belum sepenuhnya terwujud. Buktinya  reformasi semestinya menjadi garansi lahirnya politisi-politisi yang matang karena kran politik tidak lagi tersumbat sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru ternyata hanya menunjukkan pergantian elit tanpa perubahan perilaku.

(lebih…)

Menimbang Media “Dimiliki” Pemerintah 12 Maret, 2012

Posted by mth in media massa, perspektif teoritik.
add a comment

MT Hidayat

Kehadiran media massa dalam sebuah sistem negara dan sistem kemasyarakatan tidaklah berdiri sendiri. Media massa bisa dilihat sebagai saluran untuk mensosialisasikan berbagai kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang berinteraksi dalam suatu orde politik tertentu. Kapasitas media massa dalam hal ini adalah menyelenggarakan lalu-lintas informasi secara massif dan mempromosikan kultur komunikasi yang demokratis.

Radio sebagai salah satu media massa juga terlibat dalam berbagai proses sosial maupun proses politik yang terjadi di masyarakat. Salah satu keunggulannya adalah informasi atau berita melalui radio lebih aktual dan lebih cepat penyampaiannya, karena secara teknis lebih memungkinkan dibanding dengan media lain seperti surat kabar dan televisi (Munthe, 1996: 14).

Saat ini media massa sarat dengan pertarungan berbagai kepentingan-kepentingan. Dalam pandangan McQuail (2000: 15) fenomena ini disebut sebagai dua karakter media atau karakter ganda media yang tak terpisahkan yaitu karakter sosial-budaya- politik dan karakter ekonomi.  Artinya media massa sangat rentan untuk dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan baik oleh elit yang berkuasa atau para pemilik modal dalam usaha untuk melakukan dominasi ekonomi dan politik.

Menurut McQuail, faktor ekonomi malah menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi seluruh perilaku media massa modern. Faktor pasar bebas dalam seluruh proses komunikasi massa memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam membentuk faktor persaingan. Tuntutan ekonomi kini menjadi pertimbangan bagaimana media massa kontemporer dibentuk dan dikelola.

Membedah Pengaruh Kepemilikan

Dalam kegiatan operasional media, kekuatan ekonomi berkaitan langsung dengan aspek pasar media dan biaya operasional media. Aspek biaya merupakan bagian tekanan internal mengacu pada pengeluaran operasional dari perusahaan. Struktur biaya dari perusahaan berbeda secara signifikan diantara media, merefleksikan perbedaan didalam proses pengoperasian dan level kompetisi dialami oleh perusahaan. Sementara pasar bisa dibentuk dengan pengemasan konten informasi yang disajikan.  (lebih…)

Publik yang Terbayangkan 11 November, 2011

Posted by mth in perspektif teoritik, riset.
Tags: ,
3 comments

Kritik Atas Pelibatan Publik dalam Kebijakan Komunikasi di Indonesia

ABSTRAKSI
Kuantitas dan kualitas informasi dari pemerintah makin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Melalui pengemasan informasi yang bisa menghasilkan atau menguatkan kompetensi, kegiatan komunikasi pemerintahan dirancang untuk mendorong adopsi persepsi tertentu dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan pemerintah. Dengan membawa masalah kebijakan ke akar rumput pemerintah berusaha memengaruhi semua partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia, pelibatan publik pernah dimaknai dengan beragam kategori konsep antara lain penerangan, sosialisasi, penyebaran (diseminasi) informasi, konsultasi publik, dan komunikasi publik. Akan tetapi ada kecenderungan ketidakkonsistenan atas pendefinisian dan pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi yang ada. Istilah publik, misalnya, dipergunakan silih-berganti dengan massa, rakyat, masyarakat umum, atau bahkan kerumunan, sehingga mendorong potensi manipulatif dan keberjarakan antara kebijakan dengan warga negara sebagai publik.

Artikel ini berupaya mengkritisi konsepsi dan konteks wacana pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi di Indonesia termasuk interrelasi dengan program komunikasi institusi global atau negara donor. Analisis diarahkan untuk membedah konsistensi dan inkonsistensi konsep publik dan pelibatan publik dalam ranah publik, privat, dan masyarakat demokratis secara terpadu. Hasil diarahkan untuk menemukenali jalan tengah pelibatan publik yang bisa mengembangkan partisipasi warga bangsa dalam lingkup kontemporer.

Kata kunci: publik, partisipasi, kebijakan komunikasi.

(materi yang kami sampaikan dalam Konferensi Nasional Komunikasi Universitas Indonesia, Depok 9 November 2011)

Komodifikasi Demokrasi Kontemporer 30 Oktober, 2011

Posted by mth in Tak Berkategori.
add a comment

Percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu peristiwa paling dramatis di akhir abad 21. Cara warga negara berkomunikasi dan berinformasi pun telah berubah, karena revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi yang berlangsung global itu membuat ideologi, nilai dan norma bangsa mudah didiskusikan dan dipertukarkan bukan pada tataran wacana saja melainkan pada tindak praksis yang bisa memengaruhi kebijakan masing-masing negara, termasuk nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi saat ini tidak bisa sederhana diterjemahkan sebagai  “kekuasaan rakyat” yang merujuk pada sistem politik pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno[1]. Proliferasi teknologi komunikasi, agenda globalisasi dan kebebasan pers, telah membentuk demokrasi sebagai bagian dari agenda kapitalisme global, sebagai saudara kandung proyek globalisasi yang tengah berlangsung. Konteks demokrasi kontemporer didorong tiga dimensi penting, yaitu kebebasan sipil, kebebasan pers dan pemenuhan hak politik warga. Indikator ini merupakan dimensi penilaian demokrasi di setiap negara sebagaimana ditunjukkan oleh Freedom House (2011). Saat ini, posisi indeks demokrasi di Indonesia dalam aspek akomodasi hak politik warga dan kebebasan sipil dalam status yang bebas (Free). Skala indeks demokrasi pun sudah mendekati skala tertinggi (lihat tabel 1). (lebih…)

Peluang Kajian Keterbukaan Informasi Publik 23 Mei, 2011

Posted by mth in ide riset, riset.
3 comments

Salah satu tema penting dalam perbincangan demokratisasi di Indonesia adalah keterbukaan informasi publik. Tujuan utama keterbukaan informasi di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik (Bolton, 1996).

Mendel (2004) menyatakan bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun, kepentingan publik tetap harus didahulukan.

Regulasi yang berkaitan dengan kebebasan informasi atau lebih dikenal keterbukaan informasi publik di Indonesia akan selalu memuat hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi (Mendel, 2008: 3-8). (lebih…)

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.