jump to navigation

Demokratisasi Penyiaran, Memberdayakan Komunitas 18 Januari, 2008

Posted by mth in penyiaran.
trackback

Oleh Drs. Achmad Gunawan, M.Si.*)

Dunia Penyiaran di Indonesia telah memasuki babakan baru dengan disahkannya Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Setelah sebelumnya di tahun 1976 peluncuran satelit Palapa telah  membuat siaran radio dan televisi menjangkau khalayak dengan jarak geografis lebih luas. Saat ini dapat dipastikan tidak ada sejengkal pun wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau oleh siaran radio dan televisi, asal ada alat penerimanya, termasuk di wilayah Jawa Timur.

Kondisi seperti itu memungkinkan terjadinya keragaman alternatif acara yang bisa disaksikan oleh khalayak lewat media siaran. Namun banyak pihak pula mengkhawatirkan terjadinya aneka dampak buruk siaran, seperti kekerasan karena tayangan yang disajikan mengandung unsur kekerasan. Kritik senada pun bermunculan dan belum ada penyelesaian yang pasti untuk persoalan ini.

Padahal persoalan yang paling krusial, terlebih untuk proses demokrasi yag sedang berjalan di Indonesia saat ini, adalah persoalan keragaman jenis informasi. Selama ini, infromasi yang ada pada media siaran kita lebih banyak berasal dari pusat. Tanpa bisa ditolak, materi siaran dan ragam informasi lebih banyak dikendalikan oleh pengelola media di Jakarta.

Sementara informasi yang sifatnya lokal dan lebih berbasis komunitas belum mendapatkan porsi yang seimbang.
Di Jawa Timur, banyak terdapat kelompok komunitas budaya yang saat ini dalam masa transisi. Budaya Osing, Tengger dan yang lain sudah mulai sulit untuk dibedakan dengan keberdaan budaya lain. Padahal, komunitas budaya inilah yang membentuk kesatuan karakter budaya Jawa Timur.

Merujuk pada asumsi Giddens tentang teknologi komunikasi, maka keberadaan komunitas dengan nilai-nilai yang dipegangnya akan mengalami sebuah perubahan sosial. Kondisi ini tidaklah mudah masyarakat negara berkembang sebab kemandirian belum tercipta. Konsekuensi logis dari percepatan informasi lewat tehnologi komunikasi adalah bahwa publik akan mempunyai lebih banyak pilihan disamping proses transformasi nilai yang tak dapat dihindarkan. Variabel siaran merupakan  faktor luar yang menentukan perubahan dalam suatu masyarakat selain faktor internal dalam budaya masyarakat itu sendiri yang mempunyai kecenderungan untuk berubah.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya secara sadar untuk peduli dan mulai berbuat sesuatu bagi kelangsungan dan kemandirian komunitas budaya lokal yang ada di Jawa Timur. Berdasar UU Penyiaran, KPID memiliki potensi besar untuk melakukan hal itu. Karenanya, ke depan, tugas salah satunya adalah membuat keseimbangan antara materi siaran yang sifatnya terpusat dan bernilai lokalitas.

Persoalan-persoalan pembagian frekwensi siaran tampaknya patut mendapatkan perhatian utama, karena banyak kasus saat ini beberapa radio siaran swasta di daerah, “terganggu” siarannya dengan jangkauan siar radio siaran yang berpusat di Surabaya. Bagi radio siaran swasta hal ini tidak akan menjadi persoalan, sebab dapat diselesaikan melalui wadah kelembagaan siaran swasta (seperti PRSSNI).

Permasalahan ke depan, jika kasus yang sama melibatkan penyiaran komunitas dan penyiaran publik serta penyiaran swasta. Ketiga jenis penyiaran ini memiliki regulasi dan diakui keberadaannya dalam UU Penyiaran. Karenanya KPID harus memiliki kekuatan dan kemampuan secara adil dan transparan untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak. Alih-alih memenangkan radio siaran swasta seperti yang selama ini dilakukan oleh pemerintah lewat Dinas Perhubungan. Tuntutan yang semsetinya sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat untuk mengelola ranah publik berupa gelombang penyiaran. Semestinya KPID berpihak juga pada keberadaan lembaga komunitas yang secara nyata berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari dan proses pemberdayaan dalam komunitas tertentu di Jawa Timur.

Meski keberadaan siaran komunitas belum terdeteksi hingga kini, namun dapat dipastikan, ke depan akan semakin banyak berkembang, dengan adanya keragaman kultur dan geografis serta latar belakang masyarakat Jawa Timur. Dan persoalan krusial lain, menyangkut persiapan Pemilu 2009, yang telah semakin dekat. Tugas KPID semakin berat, terutama untuk melakukan pengawasan terhadap materi siaran. Karena bukan hal yang mustahil, ketika penyiaran komunitas akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan yang sifatnya sesaat dan cenderung merusak tatanan demokrasi. Partai politik memiliki peluang besar untuk menggunakan penyiaran komunitas dalam kegiatan kampanye yang secara nyata menjangkau masyarakat grass root.

Disinilah pada akhirnya diperlukan sebuah peta keberadaan aneka jenis penyiaran dan materi siaran bagi setiap lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur. Sebab KPID tidak akan dapat bertindak dan berbuat apapun tanpa adanya data yang faktual, akurat dan terpercaya.

*) penulis adalah aktivis Yayasan Graha Pamulang, tinggal di Malang Jawa Timur

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: