jump to navigation

Menelisik Pencitraan Indonesia (1) 28 Mei, 2008

Posted by rumakom in perspektif praktis, public relations.
trackback

Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda pernah menyatakan ada kaitan erat antara profesi diplomat dengan public relations, pasalnya kegiatan diplomasi bukan sekadar menggambarkan kepentingan nasional belaka, akan tetapi juga harus mengkomunikasikan secara representatif perkembangan di luar dan dalam negeri.

Akan tetapi, saat ini, alat konvensional public relations diantaranya press release, press gathering, ataupun background information sudah tidak mampu menembus hambatan komunikasi yang berkaitan dengan masalah pencitraan Indonesia. Akan tetapi, para praktisi dan konsultan public relations dengan reputasi internasional dan teruji kredibilitasnya secara sederhana menyatakan bahwa upaya membangun citra Indonesia hanya membutuhkan satu hal: niat baik.

Memang idealnya, tanggung jawab membangun citra positif sebuah negara dan bangsa adalah tanggung jawab setiap warga negara. Namun, titik sentral pembentukan citra tetap dipegang oleh pemerintahan yang berkuasa.

Secara nasional, lemahnya fungsi koordinasi dalam pembentukan citra merupakan satu titik awal masalah. Padahal  citra positif dalam setiap aktivitas pemerintah dibutuhkan untuk memastikan posisi di pergaulan dunia internasional bisa diperhitungkan. Di titik inilah diperlukan pemetaan terhadap publik dan bangunan relasi yang logis dan rasional sekaligus memberdayakan potensi yang ada.

Ambil contoh dalam kebijakan perekonomian. Iklim investasi, kemampuan menarik investor merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dari pencitraan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu dipetakan relasi para regulator (pemerintah dan legislatif) dengan para investor (pengusaha) termasuk interaksinya dengan publik di luar negeri dan dalam negeri.

Memetakan Potensi dan Publik
Hubungan kepentingan pemerintah dengan publik merupakan hubungan pertanggungjawaban melalui wakil-wakilnya di legislatif. Tapi tentu saja, jauh sebelum pertanggungjawaban tersebut dilakukan, pemerintah harus mampu meyakinkan publik terhadap efektivitas setiap kebijakan pemerintah. Pada tahap ini, proses peyakinan bahkan bukan sekedar terhadap publik yang menjalankan aktivitas pemerintahan, melainkan seluruh publik yang berkaitan dengan pemerintahannya, yang lokal maupun global.

Di sisi lain dari sisi pengusaha, pada umumnya, kepentingan pengusaha adalah bagaimana memanfaatkan keberadaan publik untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi usaha yang dijalankan. Akan tetapi, untuk menjangkau publik pengusaha akan berhadapan dengan regulasi yang diawasi oleh pemerintah. Banyak kajian menunjukkan bahwa hubungan pengusaha dengan publik melalui pemerintah merupakan satu hal yang sangat penting.

Akan tetapi, menjalin hubungan dengan pemerintah bukan hal yang mudah bagi pengusaha. Lantaran konteks kerja sama yang diberikan pemerintah cenderung kerja sama yang belum tentu bisa menciptakan kebijakan yang sesuai dengan keinginan pengusaha.

Disinilah sebenarnya proses fasilitasi dari pemerintah menemukan muaranya. Akan tetapi menjadi persoalan kemudian ketika proses fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak adil atau tidak berimbang dalam mengayomi kepentingan pengusaha dan kepentingan publik.

Fasilitasi, Bagaimanakah?
Ujian terberat pemerintah di masa manapun adalah bagaimana menjaga ketegangan yang selalu ada antara pengusaha dan publik, secara spesifik ambil saja publik pekerja atau buruh. Berbagai regulasi yang digagas seringkali dinilai tidak berpihak pada buruh, sehingga yang terjadi kemudian penolakan dan aksi mogok. Pada akhirnya beberapa pengusaha hengkang dari Indonesia karena senantiasa menghadapi risiko sosial dengan adanya pemogokan yang juga berimbas pada proses produksi usaha mereka.

Sementara citra negatif di dunia internasional juga dibentuk oleh identitas yang dibentuk dengan nama lembaga serta sebutan bagi para buruh. Saat ini yang ada adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebutan untuk para pekerja adalah tenaga kerja, yang dalam bahasa inggris sepadan dengan man power. Sebuah istilah yang pantas disandingkan dengan kata-kata horse power.

Sementara di luar negeri kebanyakan penghargaan atas kemanusiaan jauh lebih mengedepan. Tidak ada istilah man power, yang mengindikasikan manusia hanya diperas tenaganya saja, tapi digunakan istilah labour, pekerja atau buruh yang harus diakui hak dan nuraninya sebagai manusia. Jadi jika istilah itu digunakan, akan sangat wajar ketika hak-hak para pekerja hanya dihargai sebatas tenaga kasar mereka (maaf saya tidak akan menyamakan dengan istilah horse power).

Lantas bagaimanakah fasilitasi harus dilakukan? Pada dasarnya peran sentral, pemerintah adalah menjadi penghela dari seluruh keadilan yang harus diciptakan. Karena itulah ungkapan semua dimulai dari niat baik memang menemukan muaranya. Apakah selama ini niat baik itu muncul. Mengelola dan memanajemeni pekerja migran atau pekerja domestik apakah telah dilakukan? Tentu siapapun bisa menjawab dengan beragam perspektif.

Secara ideal dibutuhkan lembaga yang memantau seluruh aktivitas pencitraan. Akan tetapi selain memantau diperlukan pula kewenangan untuk mengkoordinasikan dan merancang rencana tanggap darurat untuk memulihkan citra yang ada.

Permasalahannya koordinasi menjadi barang langka di negara bernama Indonesia ini. Sekalipun aktivitas rapat koordinasi telah dilakukan namun pada gilirannya hanya mendorong masing-masing elemen berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada pameran yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan untuk menarik investasi, akan tetapi iklim investasi yang ditawarkan hanya akan menindas hak para pekerja di dalam negeri. Sebuah hal yang kontradiktif.

Mungkin harusnya selain berorientasi pada kebijakan publik, sudah saatnya perhatian pemerintah terhadap peran public relations dalam mengangkat kinerja pemerintahnya harus segera direalisasikan. Hal pertama yang dilakukan selain pendekatan langsung public relations dalam ajang lobi, yaitu:  memonitor setiap kebijakan dan peraturan pemerintah, baik internal maupun melalui media massa, dan memberikan data tambahan kepada para pemegang keputusan. Dua langkah itu dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan strategi komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus utnuk membentuk citra positif pemerintah.

[dst/mth]

Komentar»

1. kanjengdewi - 29 Mei, 2008

thanks buat artikelnya. apakah bisa mengulas tentang PR bagi lembaga non profit?

2. kupick - 5 Juli, 2008

artikel bagus..bisa membantu aku dalam tugas PR🙂

3. ezha - 7 Agustus, 2008

keren2 . .
saya suka artikelnya .
saya bisa ambil buat bahan referensi .
makasih yaa .
saya mau nanya apakah PR menjanjikan ??

4. Celia - 22 Oktober, 2008

Asik…! kebetulan saya penegen buanget, belajar mengenai keterkatan antara urusan diplomatik dan PR

5. mey - 24 April, 2009

kasih data kelengkapan ttg pencitraan perusahaan dunk !!! lagi puyenk bikin tugas akhir ne………..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: