jump to navigation

UU BHP dalam Perspektif Komunikasi Organisasi 7 Februari, 2009

Posted by rumakom in perspektif teoritik.
Tags:
trackback

Perjalanan menuju pengesahan UU tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) seolah sepanjang polemik yang menyertai perencangan ketentuan yang lahir dari amanat UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ini. Bahkan inovasi bernama BHP, ketika diumumkan resmi menjadi Undang-undang (meski belum bernomor tapi tetap sah setelah disahkan sebulan sejak rapat paripurna) ini juga menuai aksi demonstrasi para mahasiswa.

Dalam pandangan pemerintah dan DPR, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan adalah upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat atau peserta didik dari perilaku penyelenggara lembaga pendidikan yang mengutamakan bisnis semata. Akan tetapi, para penolaknya mengkritisi beberapa muatan dalam UU BHP yang dinilai mengurangi peran pemerintah dalam pendidikan dan membuka peluang terjadinya swastanisasi pendidikan dengan kedok manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi.

Perspektif Organisasional: Ancangan Masalah

Sejak lama persoalan manajemen pendidikan nasional menjadi perdebatan. Banyaknya masalah pendidikan yang muncul ke permukaan merupakan gambaran praktek pendidikan di Indonesia. Jika di masa lalu muncul pomeo ganti menteri ganti kurikulum, kini perubahan status menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang menjadi soal. Persoalan sosialiasi inovasi di lingkungan pendidikan seberanya merupakan ruh dari pendidikan itu. Akan tetapi tidak semua inovasi bisa diterima atau mengalami proses seperti yang diharapkan.

Dari perkembangan opini yang berlangsung dapat dilihat bahwa persoalan ini menjadi perhatian di kalangan kelompok mahasiswa dan pekerja LSM serta pemilik organisasi yayasan, selain juga pemerintah dan DPR yang merupakan pembuat undang-undang. Dari situasi ini, isu Nuansa Swastanisasi Pendidikan dapat dilihat dari dua perspektif yang saling berkaitan, pertama grup/kelompok (mahasiswa/LSM) dan kedua organisasi (Depdiknas dengan yayasan pengelola pendidikan).

Dalam model input-process-output, kelompok dipandang sebagai sistem sibernetik, di mana informasi dan pengaruh yang muncul dalam kelompok atau disebut masukan (input). Lalu kelompok mengolah informasi ini (process). Dan hasilnya beredar kembali untuk mempengaruhi yang lain, dan kemudian kembali menjadi informasi baru (keluaran/output) (Littlejohn, 2008 : 231).

Sementara jika diamati ekskalasi isu BHP, terdapat interaksi yang intens di antara grup/kelompok (mahasiswa/LSM) dengan organisasi (Depdiknas dengan yayasan pengelola pendidikan). Keduanya saling mempengaruhi untuk membentuk keseimbangan komunikasi. Persoalan yang menarik diamati adalah bagaimana interaksi grup dan organisasi serta proses yang berlangsung untuk melakukan negotiating meaning.

 

Polemik-polemik Itu
Pengesahan UU BHP ini banyak menuai protes dari kalangan mahasiswa yang khawatir akan terjadinya komersialisasi dan liberalisasi terhadap dunia pendidikan. UU BHP dinilai beberapa kalangan merupakan “baju baru” untuk mengundang investasi asing mengelola perguruan tinggi. Menurut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, tidak benar kalau ada yang mengatakan BHP ini untuk mendorong komersialisasi dan liberalisasi karena justru memberikan kesempatan kelembagaan yang kondusif bagi tumbuhnya pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan demokratis (Kompas, Rabu, 14 Januari 2009).

Lain lagi kata Koordinator Perguruan Tinggi Swasta IV Jawa Barat dan Banten, Rochim Suratman, Selasa (23/12) selama ini, protes dan ketidakpuasan yang disampaikan masyarakat masih sporadis, antara lain dengan melakukan demosntrasi dan wacana penolakan. Akibatnya, bukan memecahkan masalah tapi berpotensi menambahnya.
Sejauh ini kritik atas Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau RUU BHP terfokus pada konsekuensi pemberlakuan BHP dan belum menyoroti detail substansinya.

Menarik diamati bahwa dalam aksi penolakan terdapat sekurangnya tiga hal yang menyebabkan UU BHP diributkan oleh banyak pihak yaitu (1) kurang mengakui eksistensi swasta sebagai pengelola lembaga pendidikan, (2) UU BHP dinilai sebagai upaya melakukan liberalisasi kebijakan pendidikan dan (3) komersialisasi pendidikan. Jika dicermati lebih lanjut penolakan lebih banyak dari kalangan pendidikan tinggi, yakni mahasiswa dan juga pemilik yayasan swasta yang mengelola perguruan tinggi.

 

Sinyalemen nuansa swastanisasi dalam pendidikan yang berkaitan dengan UU BHP dapat dijelaskan dalam tradisi sibernetik. Secara umum tradisi ini melihat bagaimana pembagian proses lahir, sosialisasi, hasil sosialisasi sebuah isu yang bisa menggerakkan kelompok mahasiswa menolak UU BHP. Model yang bisa menjelaskan hal itu adalah model input -proses-output. Bagaimana pula tema lingkungan (organisasi), sistem, konteks dapat menjelaskan realitas yang terjadi di organisasi Depdiknas, khususnya Dirjen Pendidikan Tinggi dalam menghadapi tuntutan grup/kelompok mahasiswa dan yayasan atau pengelola pendidikan tinggi.

Proses yang berlangsung di kelompok mahasiswa dan LSM merupakan proses yang saling berkaitan. Informasi yang diterima oleh mahasiswa tentang RUU BHP membuat adanya persepsi individu, kemudian didialogkan dalam kelompok. Sayangnya dalam proses dialog dalam kelompok ini ada kecenderungan pembaruan informasi tidak berlangsung dengan kontinyu, khususnya dalam proses pembahasan RUU BHP. Sehingga penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok LSM pendidikan terutama sering didasarkan bukan dengan draft RUU BHP yang terkini.

Hal ini juga disebabkan karena pasokan informasi yang seharusnya ada dari Depdiknas tentang draft RUU BHP tidak bisa dengan mudah diakses. Bahkan dari DPR pun seringkali draft RUU terkini juga tidak bisa diakses publik dengan mudah. Kondisi tersebut pada akhirnya akan membuat bias informasi sehingga membuat perkembangan isu tentang BHP semakin tak terkendali.

Pengolahan informasi yang tidak akurat karena ketiadaan pasokan tentu mempengaruhi proses keluaran hasil diskusi dalam kelompok. Hal itu senantiasa terjadi dalam proses sosialisasi UU BHP oleh Depdiknas yang masih mengundang penolakan dan kontroversi di beberapa daerah. Ekspresi penolakan paling keras adalah dalam bentuk aksi demonstrasi yang sebenarnya bisa dicegah dengan model dialog oleh Depdiknas. Uniknya aksi penolakan juga tidak berlangsung secara simultan. Kelompok mahasiswa juga menyikapi pengesahan UU BHP yang berlangsung pertengahan Desember lalu dengan beragam. Aksi demo seolah hanya riak gelombang kecil, namun diperbesar oleh liputan media massa.

Adanya kultur birokrasi pendidikan yang masih sangat kental di lingkungan Depdiknas juga membawa persoalan tersendiri. Kultur itu bisa dilacak dari setiap ungkapan yang dalam pandangan saya ini sama seperti model transfer ilmu dalam kelas antara guru dan murid. Dimana guru menjadi sumber utama sementara murid hanya menurut. (Inilah yang saya sebut sebagai birokrasi pendidikan).

Kultur birokrasi pendidikan itu ketika bertemu dengan tuntutan mahasiswa jelas akan menghasilkan sebuah realitas interaksi yang tidak imbang. Sama seperti relasi antara guru dan murid, murid harus menerima apa yang disajikan guru. Dalam hemat saya meski reformasi pendekatan pendidikan telah dilakukan, tapi paradigma relasi guru murid tidak sepenuhnya berubah.

Padahal Karl Weick menganggap struktur hirarkhi, garis rantai komando komunikasi, prosedur operasi standar merupakan musuh dari inovasi. Ia melihat organisasi sebagai kehidupan organis yang harus terus menerus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dalam orde untuk mempertahankan hidup. Pengorganisasian merupakan proses memahami informasi yang samar-samar melalui pembuatan, pemilihan, dan penyimpanan informasi.
Weick meyakini organisasi akan bertahan dan tumbuh subur hanya ketika anggota-anggotanya mengikutsertakan banyak kebebasan (free-flowing) dan komunikasi interaktif.

Bagaimana Seharusnya Komunikasi BHP?
Belajar dari kasus BHP, dapat dilihat bahwa kurangnya informasi yang akurat membuat isu BHP menjadi blunder. Meskipun sejak tahun 1953 BHP telah digagas, akan tetapi keberadaan informasi yang akurat mengenai apa konsep dan bagaimana pelaksanaan BHP menjadi akar persoalan yang mengakibatkan penolakan atas perubahan. Apalagi ada kecenderungan pula bahwa penolakan BHP didasari atas praktek BHMN yang cenderung dimaknai dengan komersialisasi pendidikan. Biaya pendidikan jauh lebih mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.

Akar masalah sesungguhnya adalah masalah akurasi informasi. Ketika maksud dan pelaksaaan konsep BHP dipertanyakan, dapat dipastikan karena tidak semua infomasi yang berkaitan dengan BHP tidak disampaikan dengan jelas. Menurut Barry Collins dan Harold Guetzkow (1964) untuk mengurai agar masalah ini terselsaikan adalah bagaimana meningkatkan knowledge, external accountability dari organisasi, dan mendayagunakan  sumber daya yang dapat mendukung proses penyebarluasan informasi secara akurat. Tentu saja dengan mempertimbangkan piihan organisasi dan struktur pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi. [dst]

____________
Bahan Bacaan :
Kasali, Rhenald, 2007, Change, Gramedia Pustaka Utama
Littlejohn ,Stephen W. & Karen A. Foss, 2008, Theories of Human Communication , Nine Edition, Thomson Wadsworth
McQuail, Denis & Sven Windahl, 1993, Communications Models : For The Study Of Mass Communication,  Longman Publishing
Race, Ronald E. dan Atkin, Charles K. 2000. Public Communication Campaigns, Sage, New York .
Ruben, Brent D. 1992. Communication & Human Behaviour. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Komentar»

1. sergio - 9 Maret, 2010

tulisan yang bagus. semoga masih ada tulisan lain yg bagus dan menarik tentang pendidikan kita…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: