jump to navigation

Peluang Kajian Keterbukaan Informasi Publik 23 Mei, 2011

Posted by mth in ide riset, riset.
trackback

Salah satu tema penting dalam perbincangan demokratisasi di Indonesia adalah keterbukaan informasi publik. Tujuan utama keterbukaan informasi di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik (Bolton, 1996).

Mendel (2004) menyatakan bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun, kepentingan publik tetap harus didahulukan.

Regulasi yang berkaitan dengan kebebasan informasi atau lebih dikenal keterbukaan informasi publik di Indonesia akan selalu memuat hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi (Mendel, 2008: 3-8).

Pada dasarnya keterbukaan bukan hal asing dalam literatur dan referensi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Di awal tahun 1990-an pernah berkembang konsep good governance sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh negara dan non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.  Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda (Ganie-Rochman, 2002).

Ada lima prinsip utama dalam membangun governance, yaitu adanya (1) fairness, yang seringkali disebut kewajaran prosedural; (2) transparancy atau keterbukaan sistem; (3) disclosure atau pelengkap kinerja; (4)  accountibility atau pertanggungjawaban publik dan (5) responsibility atau kepekaan menangkap aspirasi masyarakat luas (Reksodiputro, 2000).

Dalam konteks good government, keterbukaan informasi publik adalah suatu keharusan. Pemerintahan dapat  berlangsung transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari pengambilan, pelaksanaan serta evaluasi keputusan.

Pengalaman Inggris mengembangkan keterbukaan informasi (kebebasan informasi), beberapa aspek yang menjadi sorotan adalah (1) landasan legallitas, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan dan kerahasiaan data atau informasi; (2) persiapan implementasi, yang mencakup penetapan staf, infrastruktur, rencana aksi, sistem pengelolaan dokumen dan pelatihan, serta; (3) pelaksanaan yang mencakup  penggunaan media elektronik, sistem akses,  dan pengelolaan permintaan informasi (Smith, 2004).

Aspek Legalitas

Pengesahan UU KIP pada 3 April 2008 terjadi setelah hampir tujuh tahun masa pembahasan. RUU KIP (dulu KMIP/Kebebasan Memperoleh Informasi Publik) mulai diajukan DPR periode 1999-2004 tepatnya tahun 2001, dan mulai dibahas kembali pada DPR periode 2004-2009 tepatnya tahun 2005. Lamanya pembahasan UU KIP karena ada beberapa isu krusial dan subtansial tentang definisi badan publik, batasan informasi publik yang bisa dirahasiakan dan informasi apa yang bisa dibuka ke publik, serta sanksi denda bagi lembaga penyedia informasi publik dan masyarakat selaku pengguna.

Setelah disahkan,  UU KIP menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki peraturan yang menjamin hak warga atas informasi. Artinya, harapan akan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel sudah terlembagakan. Masyarakat sudah memiliki jaminan hukum yang mengatur haknya untuk mengakses informasi dari badan publik. Mereka dapat meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, UU KIP menjadi katalis dalam pemisahan antara informasi yang berhak didapatkan oleh masyarakat dengan informasi yang bersifat rahasia.

Beberapa hal yang menjadi kewajiban badan publik sebagaimana terdapat dalam UU KIP antara lain:

  1. Mendokumentasikan, menyediakan dan melayani permintaan informasi publik (Pasal 1 ayat 9)
  2. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 ayat 1)
  3. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan (Pasal 7 ayat 2)
  4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 3).
  5. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik (Pasal 7 ayat 4).
  6. Memberikan pertimbanan secara tertulis dalam setiap kebijakan yang memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara (Pasal 7 ayat 5).
  7. Memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik (Pasal 7 ayat 6).
  8. Menyusun kearsipan dan pendokumentasian informasi publik (pasal 8 )
  9. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pasal 13 ayat 1)

Pentingnya persoalan kebijakan pernah dinyatakan O’Hare (2003: 193) bahwa kebijakan pengelolaan informasi tidak boleh dipandang parsial dan harus dikaitkan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan organisasi, agar bisa menjadi panduan bagi siapa saja dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Secara nyata pemerintah telah mengupayakan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP), Petunjuk Teknis (Juknis), pedoman serta kebijakan lain yang terkait dengan pemberlakuan undang-undang dimaksud. Sesuai dengan amanat UU KIP, telah dibentuk pula Komisi Informasi Pusat pada bulan Juni 2009, dan juga telah dilakukan sosialisasi untuk pemahaman UU KIP di 20 provinsi dan beberapa Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat.

Aspek Persiapan

Masa transisi implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tinggal menghitung hari. Waktu dua tahun setelah pengesahan UU KIP memang dimanfaatkan untuk pembentukan Komisi Informasi Publik, penyusunan dan penetapan PP, petunjuk teknis, sosialisasi, persiapan sarana dan prasarana.

Semua badan publik memiliki tanggung jawab untuk semakin transparan dan membuka informasi sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak privat dan yang diatur oleh undang-undang.  Selain itu, dengan adanya aturan ini, maka badan publik wajib menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang mampu menyediakan layanan informasi kepada publik yang terpercaya, cepat dan mudah serta sesuai dengan kebutuhan publik.

Menurut Abramson (2003: 12-13) para pengambil kebijakan publik perlu memperhatikan faktor kemampuan sumber daya manusia pengelola dan dukungan atau ketersediaan infrastruktur komunikasi dalam pengembangan layanan informasi publik. Hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pelayanan informasi publik dengan optimal.

Sementara itu, berkaitan dengan manajemen, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah perumusan rencana pembangunan layanan secara komprehensif, realistis, dan terukur. Secara garis besar dapat dipahami bahwa proses pengelolaan ini mencakup dua wilayah kegiatan penting, pertama penyediaan informasi yang kredibel, cepat dan mudah diakses. Dan kedua, mengembangkan kolaborasi, sinergi dan pertukaran informasi antar lembaga yang ada.

Aspek Implementasi

Permasalahan penyediaan, pengelolaan dan penyebaran informasi publik tidak terlepas dari kendala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi. Ada beberapa pilihan langkah yang diambil agar bisa mengoptimalkan peran sumber daya manusia lembaga publik, yaitu:

  1. Meningkatkan kesadaran staf lembaga publik dan masyarakat akan pentingnya informasi dan pemanfaatan informasi. Lembaga publik perlu menyediakan informasi publik yang memadai, namun demikian kegiatan ini akan sulit berjalan efektif jika masyarakat tidak didorong dan dilibatkan dalam pemanfaatan informasi publik yang ada.
  2. Pengembangan kemitraan penyebarluasan informasi publik. Pelayanan informasi publik memerlukan keterlibatan tidak hanya lembaga pemerintah tetapi juga lembaga penyiaran (publik dan swasta), dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi. Pemanfaatan lembaga kemasyarakatan dan berbagai media baik elektronik ataupun media tradisional, media komunitas, dan media kemasyarakatan lainnya akan membantu penyebaran informasi yang tepat dan cepat. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di daerah merupakan keniscayaan untuk menciptakan jembatan akses komunikasi yang efektif dan efisien.
  3. Pendidikan dan pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelolaan, penyebaran informasi publik. Secara praktis hal itru bisa dilakukan dengan mengadakan training atau workshop dan permagangan, pemberian beasiswa, dan peningkatan standar kompetensi kerja bidang komunikasi dan informasi.

UU KIP sudah menetapkan serangkaian kategori informasi yang dikecualikan. Sementara kewenangan penetapannya ada pada pejabat dokumentasi dan informasi melalui pengujian yang mempertimbangkan baik buruknya bagi kepentingan publik.

Salah satu pasal penting dalam UU KIP adalah adanya aturan tentang Komisi Informasi sebagai badan independen yang menjamin implementasi UU KIP juga harus dibentuk. Lembaga inilah yang bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan terkait akses informasi publik.

Peluang Kajian

Dari paparan di atas ada beberapa potensi kajian dan penelitian berkaitan dengan implementasi UU KIP di Indonesia. Tentu saja potensi kemungkinan kajian dan penelitian diatas masih memerlukan pendalaman dan penelusuran lebih lanjut. Akan tetapi berdasarkan aspek prioritas program kegiatan lembaga publik paling tidak bisa dirumuskan beberapa potensi kajian dan penelitian untuk penyempurnaan kebijakan keterbukaan informasi (mth).

Komentar»

1. pebrianti - 4 Juni, 2011

wahh…terima kasih sekali pembahasan mengenai UU KIP ini..membantu sy yg lagi menyelesaikan skripsi..
mengenai peran humas dalam implementasi uu kip ini….

2. Suherly Harahap - 25 Oktober, 2011

Medan, 25 oktober 2011.

Ya benar , UUD KIP No 14-2008 beserta turunannya efektif guna menciptakan Transparansi dan akuntabilitas. kami lewat LSM L.A.I ( Lembaga Anak Indonesia) di Medan Sumut, telah aktif mengimplimentasikan UUD KIP tsb dng sukses, bahkan Komisi KIP-RI yg semula beklantor di Meruya Kembangan Jakbar (Kini di Jakpus ITC lt 5 ) telah 4 kali bersidang datang ke Medan guna memedias hambatan yg kami alami dng badann publik di Sumatera Utara. Semoga lebih lagi wanyak warga Indonesia yg ngerti ttg UU KIP itu. http://www.parpolnews.blogspot.com

Suherly Harahap
HP 0852 6144 7221

3. Musda Lipah - 15 Maret, 2014

bagus nih…lumayan menstorming pikiran…cuma referensinya apa aja broo…mkasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: