jump to navigation

Komodifikasi Demokrasi Kontemporer 30 Oktober, 2011

Posted by mth in Tak Berkategori.
trackback

Percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu peristiwa paling dramatis di akhir abad 21. Cara warga negara berkomunikasi dan berinformasi pun telah berubah, karena revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi yang berlangsung global itu membuat ideologi, nilai dan norma bangsa mudah didiskusikan dan dipertukarkan bukan pada tataran wacana saja melainkan pada tindak praksis yang bisa memengaruhi kebijakan masing-masing negara, termasuk nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi saat ini tidak bisa sederhana diterjemahkan sebagai  “kekuasaan rakyat” yang merujuk pada sistem politik pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno[1]. Proliferasi teknologi komunikasi, agenda globalisasi dan kebebasan pers, telah membentuk demokrasi sebagai bagian dari agenda kapitalisme global, sebagai saudara kandung proyek globalisasi yang tengah berlangsung. Konteks demokrasi kontemporer didorong tiga dimensi penting, yaitu kebebasan sipil, kebebasan pers dan pemenuhan hak politik warga. Indikator ini merupakan dimensi penilaian demokrasi di setiap negara sebagaimana ditunjukkan oleh Freedom House (2011). Saat ini, posisi indeks demokrasi di Indonesia dalam aspek akomodasi hak politik warga dan kebebasan sipil dalam status yang bebas (Free). Skala indeks demokrasi pun sudah mendekati skala tertinggi (lihat tabel 1).

Tabel. 1. Indeks Demokrasi, Posisi Indonesia di antara Negara ASEAN (2010)

Negara

PR

CL

Status

Indonesia

2

3

F

Filipina

3

3

PF

Malaysia

4

4

PF

Singapura

5

4

PF

Thailand

5

4

PF

Kamboja

6

5

NF

Brunei

6

5

NF

Vietnam

7

5

NF

Laos

7

6

NF

Myanmar

n.a.

n.a.

n.a.

Sumber: Freedom House, 2011

Keterangan:
PR= Political Rights  CL=Civil Liberties  F= Free  PF= Partly Free  NF= Not Free     
Indeks skala 1 – 7,  1 = tertinggi   7 = terendah 

Dalam lingkup nasional Indonesia, dinamika konsolidasi demokrasi yang tengah berlangsung seolah makin eruptif ketika saling berkait dengan dinamika teknologi informasi dan salah satu motor demokrasi: kebebasan pers. Sentralisasi dan dominasi komunikasi (sosial dan politik) bergeser dan secara gradual diambil alih dengan kehadiran media sosial (teknologi informasi dan komunikasi) serta jurnalisme warga (Arifin, 2011b: 171). Sementara di tingkat akar rumput, demokrasi tidak tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Elemen demokrasi pun masih belum terkonsolidasi dengan baik.

Di Amerika Serikat, negeri asal demokrasi kontemporer yang disebarluaskan secara global, media massa sebagai kekuatan keempat adalah media yang merepresentasikan kekuatan independen. Tidak hanya menyampaikan berita politik, tetapi juga menjaga masyarakat dari penyimpangan kekuasaan (Mc Nair, 1999 : 48). Kelompok masyarakat sipil dan dunia bisnis justeru terbukti lebih responsif terhadap perubahan. Karena itu tidak mungkin bagi lembaga formal pemerintahan untuk meninggalkan masyarakat sipil dan masyarakat bisnis dalam pengambilan keputusan. Karena itu komunikasi dan pelibatan masyarakat sipil dan sektor bisnis merupakan langkah penting untuk democratizing democracy (mendemokrasikan lembaga formal yang dipilih secara demokratis)[2].

Berbeda dengan kondisi di Indonesia, ketidaksempurnaan pertumbuhan elemen  demokrasi dan politik membuat demokrasi hanya praktik prosedural dan cenderung diwarnai oleh kepentingan elit politik. Hal ini diperparah dengan kultur koruptif yang secara historis mewarnai dinamika kekuasaan di Indonesia, sehingga membuat demokrasi tak lebih dari kepanjangan tangan kapitalisme dan perebutan uang. Praktis, demokrasi di Indonesia saat ini sangat diwarnai oleh money politics, citra, dan komodifikasi.

Tidak dapat dimungkiri bahwa kelahiran demokrasi di Indonesia membawa cerita yang tidak selalu manis. Namun demikian, keterbukaan politik yang dirasakan belakangan ini, pertumbuhan civil society, dan kebebasan media telah menjadi warna tersendiri dalam demokrasi di Indonesia (Arifin, 2011a: 2). Persoalannya, apakah warna itu merupakan warna natural ataukah warna adaptasi hasil impor dari negara lain yang secara historis-kultural berbeda dengan negeri ini?

Satu hal yang pasti, dalam konteks demokrasi kontemporer, nuansa komodifikasi kian terasa kental ketika secara global, ternyata Amerika “mengambil keuntungan” dengan demokratisasi yang tengah berlangsung di negara-negara berkembang. Pasalnya ada kecenderungan negara-negara yang merangkul demokrasi menjadi pasar konsumen yang kuat bagi Amerika (Canton, 2010: 437). Meski dikemas dalam konsep kepentingan kolaboratif, kepentingan ekonomi Amerika Serikat jauh lebih mengemuka. Disinilah

Bagaimanapun demokrasi memang sebuah fenomena yang berkelanjutan. Masa depan demokrasi adalah proses yang tiada henti; elemen-elemen demokrasi akan muncul dan berkembang dalam berbagai tingkatan dan tahapan dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda di setiap negara. Namun perubahan demokrasi juga bergerak menuju arah yang berbeda, bisa menjadi semakin demokratik dan bisa juga semakin tidak demokratik. Oleh karena itu demokrasi harus selalu diperkuat baik dengan penguatan institusi maupun penguatan civil society. Akan lebih bijak pula jika demokrasi dikontekstualkan dengan kondisi latar historis kultural, agar proyek demokratisasi terbebas dari upaya komodifikasi. *

 

“Segala pergerakan dan semboyan nasional diperalatkan mereka, partai-partai politik yg ditungganginya, untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Maka timbullah anarki dlm politik dan ekonomi. Kelanjutannya, korupsi dan demoralisasi merajalela.”

[BUNG HATTA, dalam Demokrasi Kita, 1960]

 

 

 

 

Bahan Bacaan:

Arifin, Anwar. 2011a. Komunikasi Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Arifin, Anwar. 2011b. Komunikasi Politik. Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu.

Canton, James. 2010. The Extreme Future: 10 Trens Utama yang Membentuk Ulang Duniia 20 Tahun Ke Depan. Tangerang: Pustaka Alvabet.

Mc Nair, Brian. 1999. An Introduction to Political Communication (2nd Edition). London:  Routledge.


[1] Demokrasi dari asal kata (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”.

[2] Gagasan bahwa masyarakat sipil sering disebut dengan istilah single group isu yang sangat responsif terhadap perubahan dan karenannya harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik sebagai bagian dari upaya democratizing democracy dapat dirujuk dalam Anthony Giddens, Runway World How Globalization is Reshaping Our Lives, 1999.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: