jump to navigation

Menimbang Media “Dimiliki” Pemerintah 12 Maret, 2012

Posted by mth in media massa, perspektif teoritik.
trackback

MT Hidayat

Kehadiran media massa dalam sebuah sistem negara dan sistem kemasyarakatan tidaklah berdiri sendiri. Media massa bisa dilihat sebagai saluran untuk mensosialisasikan berbagai kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang berinteraksi dalam suatu orde politik tertentu. Kapasitas media massa dalam hal ini adalah menyelenggarakan lalu-lintas informasi secara massif dan mempromosikan kultur komunikasi yang demokratis.

Radio sebagai salah satu media massa juga terlibat dalam berbagai proses sosial maupun proses politik yang terjadi di masyarakat. Salah satu keunggulannya adalah informasi atau berita melalui radio lebih aktual dan lebih cepat penyampaiannya, karena secara teknis lebih memungkinkan dibanding dengan media lain seperti surat kabar dan televisi (Munthe, 1996: 14).

Saat ini media massa sarat dengan pertarungan berbagai kepentingan-kepentingan. Dalam pandangan McQuail (2000: 15) fenomena ini disebut sebagai dua karakter media atau karakter ganda media yang tak terpisahkan yaitu karakter sosial-budaya- politik dan karakter ekonomi.  Artinya media massa sangat rentan untuk dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan baik oleh elit yang berkuasa atau para pemilik modal dalam usaha untuk melakukan dominasi ekonomi dan politik.

Menurut McQuail, faktor ekonomi malah menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi seluruh perilaku media massa modern. Faktor pasar bebas dalam seluruh proses komunikasi massa memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam membentuk faktor persaingan. Tuntutan ekonomi kini menjadi pertimbangan bagaimana media massa kontemporer dibentuk dan dikelola.

Membedah Pengaruh Kepemilikan

Dalam kegiatan operasional media, kekuatan ekonomi berkaitan langsung dengan aspek pasar media dan biaya operasional media. Aspek biaya merupakan bagian tekanan internal mengacu pada pengeluaran operasional dari perusahaan. Struktur biaya dari perusahaan berbeda secara signifikan diantara media, merefleksikan perbedaan didalam proses pengoperasian dan level kompetisi dialami oleh perusahaan. Sementara pasar bisa dibentuk dengan pengemasan konten informasi yang disajikan. 

Di Indonesia terdapat tiga tipe radio siaran: radio negara, radio publik, dan radio komersial. Radio negara seluruh biasa operasionalnya berasal dari negara. Radio negara tidak mencari keuntungan. radio publik berasal dari pajak warganegara dan subsidi pemerintah. Radio publik juga tidak mencari keuntungan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan publik akan informasi, pendidikan, hiburan. Radio komersial berupaya mendatangkan keuntungan melalui iklan. Ekonomi industri radio terfokus pada radio komersial atau radio swasta.  Menariknya ada posisi radio yang dikelola oleh pemerintah bisa dikategorikan sebagai bagian dari radio publik atau radio yang memberikan layanan informasi kepada publik tertentu.

Dalam kondisi demikian, cita-cita media sebagai katalisator penyebarluasan informasi publik dalam kerangka membangun public sphere paling tidak mampu merepresentasikan nilai-nilai, pilihan-pilihan politik publik yang beragam. Dan yang utama menjadi fasilitas bagi usaha mengenali diri dan aspirasi warga negara dalam merepresentasi dirinya dan media. Tentunya media dan public sphere sesungguhnya ingin melihat model pelayanan publik yang mengandaikan dan mengusahakan untuk mengembangkan serangkaian hubungan sosial yang lebih bersifat politik daripada ekonomi semata.

Dalam arti bahwa ketika ranah publik tampak, pada saat demikian daya kreativitas dan partisipasi publik akan terlihat dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan yang diitelorkan oleh negara. Keterlibatan publik ini bisa dilihat dari keikutsertaan dalam merencanakan kebijakan, membuat, menerapkan, sekaligus melakukan pemantauan dari program yang dilaksanakan. Seperti pendapat Brian McNair (1999: 21-22), orientasi utama media pelayanan publik untuk menjamin social diversity maupun political diversity dan contentnya lebih mengedepankan fungsionalisme media dalam demokrasi – yang bisa saja mengabaikan permintaan pasar yang tercermin dalam mekanisme rating misalnya.

Keniscayaan Keberpihakan

Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam Sobur (2006: 138-139) menyatakan bahwa kerja media massa dalam mengemas dan menyampaikan informasi dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu individu-individu pekerja media, rutinitas media, organisasional, ekstra media dan ideologi.  Dalam industri media, senantiasa terdapat pergulatan tarik menarik antara relasi ekonomi dan relasi politik terhadap peran independensi media dalam membentuk ruang publik yang cerdas dan konstruktif. Masing-masing relasi memiliki sistem nilai yang berlaku sekaligus mengandung unsur kepentingan yang tak bisa dihindarkan. Pergulatan keduanya pada akhirnya akan mempengaruhi posisi media dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Idealnya, dalam arti politik, posisi negara sebagai pemegang posisi struktural tidak serta merta dibenarkan untuk melakukan pengawasan (controlling) secara berlebihan terhadap media atau bahkan menjadi “pemain” media. Misalnya melakukan intervensi arus produksi media melalui regulasi yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi publik. Apalagi jika ditopang oleh sistem politik yang cenderung totaliter, akibatnya jelas media massa hanya menjadi ‘budak’ politik yang dibuat untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas publik. Atau juga untuk menyebarkan informasi sepihak (versi negara) kepada publik, sehingga publik sendiri tidak memiliki alternatif informasi yang bisa diakses bagi proses pemberdayaan dan partisipasinya dalam kehidupan bernegara.

Jika kehadiran media yang dimiliki dan dikelola pemerintah merupakan sebuah keniscayaan, tentu saja ada dua kemungkinan besar yang bisa dibaca: ia bisa dimaknai sebagai bagian dari layanan publik ataukah ia merupakan bentuk ketidakberdayaan komunikasi pemerintah melalui media yang sudah ada. Jika ada kekhawatiran akan adanya kooptasi media, tentu kita harus juga membuka peluang, bahwa dalam kompetisi bisnis seperti saat ini tinggal dilihat saja, apakah media yang dikelola pemerintah dapat bertahan khalayaknya?

Bacaan:

Albaran, Alan, B. 1996. Media Economics, Understanding Markets, Industries and concept . New York: Sage

Curran,  James and Michael Gurevitch. 1992.Mass Media and Society. London, New York: Edward Arnold.

McNair, Brian. 1999. Politics, Demoocracy and the Media, in An Introduction to Political Communication, Second edition. London: Routledge, London

McQuail, Dennis. 2000. Mass Communication Theory. London: Sage Publication.

Mosco, Vincent. 1996. The Political Economy of Communications: Rethinking  and Renewal.  New York: Sage Publications.

Sobur, Alex. 2001. Analisis Teks Media Suatu Pengantar. Bandung, Remaja  Rosdakarya.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: